JAKARTA–BP: Suasana Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, mendadak heboh ketika para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) bertemu Presiden Joko Widodo pada Selasa (30/7/2024). Mereka datang dengan satu tujuan: meminta kemudahan perizinan investasi di IKN.
Keluhan dan Tuntutan Pengusaha
Dayang Donna Faroek, Ketua Kadin Provinsi Kaltim, menyampaikan bahwa peluang investasi di IKN sangat besar, tetapi proses perizinan yang lambat menjadi hambatan utama. “Saat ini kita enggak bisa menghitung (peluang investasi) secara luas, tapi peluang itu sebenarnya banyak. Tinggal gimana kita diberi kesempatan,” ujar Donna sebagaimana dilansir Kompas.com.
Donna mengungkapkan bahwa proses perizinan di Balikpapan saja bisa memakan waktu berbulan-bulan. Hal ini tentu menjadi kendala besar bagi para pengusaha yang ingin membuka usaha seperti kafe dan rumah makan di IKN.
Peran Penting IKN untuk Ketahanan Pangan
Selain itu, Donna menekankan pentingnya kolaborasi untuk mendukung ketahanan pangan di IKN, terutama dengan banyaknya aparatur sipil negara (ASN) dan aparat keamanan yang akan pindah ke Nusantara. Ia mengkritisi kurangnya dukungan pemerintah dalam hal ini, dengan banyak kebutuhan pangan yang masih harus diimpor dari Jawa dan Sulawesi.
“Harus ada keroyokan yang harus dipikirkan. Kita enggak bisa terpaku pada pemenuhan yang bahan jadi, tapi bahan bakunya juga harus dipikirkan untuk keberlanjutan,” jelasnya.
Kolaborasi dengan Pemerintah
Donna menyebut bahwa Kadin sudah berkomunikasi dengan Otorita IKN dan menawarkan lahan persawahan di Penajam Paser Utara untuk mendukung ketahanan pangan. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut dari pemerintah. Menurut data BPS, terdapat sekitar 13 ribu hektare lahan yang belum tersentuh pemerintah. “Harapan kami, adanya IKN karena Penajam Paser Utara irisan langsung dengan IKN, saya harap bisa ditindaklanjuti,” paparnya.
Donna mengakui bahwa penyediaan pangan di IKN memerlukan kerjasama berbagai pihak, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, pemerintah kabupaten, dan masyarakat. Ia berharap pemerintah dapat lebih maksimal dalam membantu para petani di daerah tersebut.
Komentar