Medan, HarianBatakpos.com – Gubernur Bali Wayan Koster baru-baru ini menegaskan penolakannya terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meresahkan masyarakat. Dalam konferensi pers yang diadakan pada 24 Februari 2025, Koster menyatakan bahwa keberadaan ormas yang terlibat dalam tindakan premanisme dapat merusak citra pariwisata Bali. “Bentuknya ormas, tapi kelakuannya preman. Ini tidak bisa dibiarkan,” katanya.
Koster menyoroti pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di Bali. Ia menjelaskan bahwa Bali tidak membutuhkan ormas untuk menjaga situasi aman, karena telah ada sistem keamanan terpadu desa adat yang melibatkan pecalang. “Siapa pun yang menyalahgunakan nama organisasi untuk meresahkan masyarakat, akan berhadapan langsung dengan adat dan negara,” tambahnya. Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk melindungi budaya dan tradisi Bali, dilansir dari laman kompas.com.
Sebelumnya, munculnya ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) di Bali memicu penolakan dari masyarakat. Penolakan ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa ormas tersebut dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat yang selama ini dijaga oleh nilai-nilai adat dan budaya. Koster menegaskan bahwa Bali harus tetap menjaga identitas dan keunikan budayanya.
Koster juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keamanan. “Jangan anggap enteng kekuatan budaya Bali,” ujarnya. Dalam konteks ini, keberadaan ormas yang tidak bertanggung jawab hanya akan menambah masalah.
Penting bagi masyarakat Bali untuk bersatu dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Penegasan Gubernur Koster ini menjadi sinyal bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap ormas yang meresahkan. Dengan cara ini, Bali diharapkan tetap menjadi destinasi wisata yang aman dan nyaman bagi semua.
Ikuti saluran Harianbatakpos.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAbrS01dAwCFrhIIz05
Komentar