Penutupan DPR RI Periode 2019-2024 : Momentum Penting untuk Pendidikan dan Kebijakan Nasional

Jakarta, harianbatakpos.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan menggelar Rapat Paripurna Penutupan Anggota DPR RI periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan. Acara ini menandai berakhirnya masa jabatan para anggota DPR periode tersebut sebelum pelantikan anggota baru periode 2024-2029 pada 1 Oktober mendatang.

Agenda rapat kali ini mencakup 15 topik penting, termasuk laporan Panitia Angket terkait penyelenggaraan Haji 2024 dan laporan Tim Pengawasan terhadap penanganan bencana. Dalam pidato penutupnya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga akan membahas progres dan rencana terkait tugas-tugas yang perlu ditindaklanjuti oleh DPR baru.

Salah satu isu yang mengemuka dalam rapat ini adalah wacana penambahan komisi di DPR, seiring dengan rencana pembentukan kementerian baru dalam pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Puan Maharani menegaskan bahwa kajian terkait penambahan komisi ini dilakukan secara mendalam untuk memastikan keputusan diambil sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

Kebijakan nasional yang dihasilkan oleh DPR selalu memiliki dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk pendidikan. Rapat Paripurna ini tidak hanya menutup lembaran perjalanan DPR 2019-2024, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memastikan kesinambungan kebijakan yang terkait dengan sektor pendidikan.

Seiring dengan wacana penambahan komisi dan kementerian, ada peluang bagi pemerintah baru untuk mengkaji ulang kebijakan pendidikan di Indonesia. Dengan semakin kompleksnya tantangan di sektor pendidikan—dari kurikulum, infrastruktur, hingga digitalisasi—perlu adanya perhatian khusus dari DPR dalam mendukung program-program pendidikan yang berkelanjutan dan berdampak jangka panjang.

Selain itu, evaluasi dari DPR terhadap program penanganan bencana juga penting bagi sektor pendidikan, terutama dalam memastikan kesiapan sekolah dan institusi pendidikan menghadapi bencana alam. Keberlanjutan program mitigasi bencana di lingkungan sekolah, misalnya, dapat menjadi salah satu topik yang perlu diangkat oleh DPR periode berikutnya.

Pelantikan DPR baru yang dijadwalkan pada 1 Oktober 2024 menjadi momentum penting untuk merefleksikan sejauh mana DPR berkontribusi dalam mengembangkan kebijakan pendidikan yang inklusif dan progresif. Dengan semangat baru, DPR periode 2024-2029 diharapkan dapat lebih proaktif dalam merespon dinamika global dan tantangan nasional yang berdampak pada dunia pendidikan di Indonesia.

Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 bukan sekadar penutupan formal, tetapi juga penanda pentingnya kesinambungan kebijakan, terutama dalam sektor strategis seperti pendidikan. Wacana-wacana yang diusung dalam rapat ini, termasuk penambahan komisi, akan berpengaruh pada kemampuan pemerintah untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan akan pendidikan yang berkualitas. Dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah dan DPR baru, harapan terhadap masa depan pendidikan Indonesia menjadi semakin cerah.