Medan, HarianBatakpos.com –Â Wakil Gubernur (Wagub) Sumut, Surya, memperketat penggunaan APBD Sumut 2025 terhadap belanja organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan efisiensi anggaran dan pemanfaatan dana yang lebih tepat sasaran.
“Pak Gubernur kita sangat concern terkait anggaran, memeriksa secara detail, dan menghapus pembelian yang tidak terlalu dibutuhkan,” ujar Surya, usai menghadiri rapat koordinasi percepatan realisasi pendapatan dan belanja daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang digelar secara virtual di VIP Bandara Kualanamu Deli Serdang, dikutip dari Antara Jumat, (9/5)
Langkah ini merupakan arahan dari Gubernur Sumut Bobby Nasution, yang berfokus pada pengendalian belanja daerah sesuai dengan semangat efisiensi anggaran yang tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
“Pembelian yang dianggap bisa diefisienkan, sehingga APBD kita benar-benar digunakan untuk hal-hal yang tepat,” kata Surya, menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih bijaksana untuk mendukung keberlanjutan pembangunan di Sumut.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, mengapresiasi Pemprov Sumut atas pencapaian pendapatan yang cukup menggembirakan pada triwulan I 2025, yang tercatat sekitar 30,65 persen. Angka ini menempatkan Sumut pada urutan keempat dalam kategori provinsi dengan realisasi pendapatan terbaik, setelah Papua Tengah (39,08 persen), Kalimantan Barat (35,92 persen), dan Jawa Barat (32,94 persen).
“Tentu keseimbangan antara pendapatan dan belanja ini sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Sumut berada di posisi ketiga dengan rasio pendapatan dan belanja mencapai 20,64 persen,” kata Tito dalam paparan rapat koordinasi percepatan realisasi pendapatan dan belanja daerah yang juga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Lebih lanjut, Mendagri Tito menyatakan bahwa keseimbangan antara pendapatan dan belanja ini turut berperan besar dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Sumut, yang terjaga di angka 4,67 persen pada triwulan I 2025. “Jawa Barat, Yogyakarta, Sumut, dan Banten adalah provinsi dengan pengelolaan belanja dan pendapatan yang sangat baik,” jelas Tito.
Menurutnya, percepatan belanja anggaran yang tepat waktu sangat penting untuk meningkatkan perputaran uang di daerah, yang pada akhirnya akan mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, juga memberikan pengakuan terhadap kontribusi signifikan Sumut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lapangan usaha. “Sektor industri pengolahan di Sumut berkontribusi sebesar 4,10 persen, sementara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 10,18 persen,” jelas Amalia.
Ia juga menambahkan bahwa empat lapangan usaha utama yang menunjukkan pertumbuhan positif di Sumut antara lain sektor industri pengolahan, pertambangan, pertanian, dan perdagangan..
Komentar