Pro-Kontra Ujian Nasional, Mendikdasmen Abdul Mu’ti Pilih Evaluasi Sebelum Kebijakan

Pro-Kontra Ujian Nasional, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Pilih Evaluasi Sebelum Kebijakan (detik.com)
Pro-Kontra Ujian Nasional, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Pilih Evaluasi Sebelum Kebijakan (detik.com)

Medan, Harianbatakpos.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan bahwa kebijakan Ujian Nasional (UN) tidak akan diterapkan kembali dalam waktu dekat.

Pada rapat koordinasi nasional bersama para Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia, Abdul Mu'ti menekankan perlunya pendekatan yang hati-hati dan evaluasi menyeluruh sebelum mempertimbangkan kembalinya Ujian Nasional, dilansir dari Detik.com

Kajian Mendalam Sebelum Menerapkan Ujian Nasional Kembali

Abdul Mu'ti menegaskan bahwa Kementerian Pendidikan akan melibatkan berbagai pihak dalam proses evaluasi Ujian Nasional. "Kami akan mengundang para ahli, pelaku pendidikan, pengamat, dan bahkan mungkin wartawan untuk memberikan masukan terkait Ujian Nasional," ujarnya.

Menurutnya, dalam satu bulan ke depan, kementerian akan terus menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan nasional.

Langkah Abdul Mu'ti untuk tidak terburu-buru dalam menerapkan kembali Ujian Nasional mendapat dukungan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang menyarankan agar kementerian tidak terburu-buru dalam menetapkan kebijakan besar ini.

Abdul Mu'ti menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa harus menekan siswa melalui kebijakan yang bisa menimbulkan kontroversi.

Pro dan Kontra Terhadap Wacana Ujian Nasional

Rencana kajian ulang Ujian Nasional oleh Abdul Mu'ti menuai berbagai respons dari publik. Sebagai contoh, Aliansi Pendidikan Baik telah membuat petisi penolakan yang hingga kini telah mengumpulkan lebih dari 2.000 tanda tangan.

Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, juga mengimbau agar fungsi Ujian Nasional dipertimbangkan kembali, apakah menjadi alat evaluasi pendidikan atau sekadar pemetaan.

Selain itu, Nisa Felicia, Direktur Eksekutif Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSKP), menilai kembalinya Ujian Nasional berpotensi membawa kemunduran, terutama jika mengulang dampak-dampak negatif seperti praktik menyontek yang dilegalkan demi kelulusan siswa.

Keputusan akhir terkait penerapan kembali Ujian Nasional masih dalam tahap pertimbangan. Dengan proses evaluasi ini, diharapkan keputusan yang diambil nantinya akan benar-benar mempertimbangkan dampaknya bagi kualitas pendidikan di Indonesia.

Penulis: Yuli astutik
Editor: Hendra
Sumber: Detik.com

Baca Juga