SBY Sebut Politik Identitas Menguat, Kiai Ma’ruf Bilang Begini

Jakarta-BP: Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menyebut bahwa politik identitas terus menguat. Terutama setelah gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 silam.

Menanggapi itu, Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01, Ma'ruf Amin tidak setuju dengan itu. Menurutnya saat ini terutama jelang Pilpres 2019, adu program dan gagasan lebih kuat dibanding politik identitas.

"Saya kira enggak ada politik identitas. Justru adu program. Bagaimana apa yang sudah, dan apa yang akan (dikerjakan, Red)," ujar Ma'ruf di Rumah Situbondo Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/11).

Lemahnya politik identitas dianalogikan Ma'ruf seperti dengan warga Nahdlatul Ulama (NU) yang memilih pemimpinnya dari kalangan NU juga merupakan atas dasar kesamaan pandangan. Hal itu tidak bisa disebut dengan politik identitas.

"Kalau misalnya orang NU mau mendukung orang NU itu kan wajar saja. Misalnya pemimpin NU-nya dia mendukung, itu bukan politik identitas tetapi merasa ada kesamaan," jelasnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menegaskan bahwa seluruh pihak  telah sepakat untuk tidak menggunakan politik identitas dalam persaingan politik 2019. Hal itu pula yang menjadi komitmen koalisinya.

"Kita kan sudah sepakat tidak membawa politik identitas pendekatannya. Ya nggak tahu yang lain, tapi dari kita (koalisi, Red) tidak," pungkasnya.

Sebelumnya, Politik Indonesia dinilai telah berubah sejak 2017. Persisnya sejak digelar Pilkada DKI Jakarta, di mana kompetisi yang ditonjolkan mengarah pada SARA.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono saat acara pembekalan caleg Partai Demokrat di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (10/11).

"Yang berubah makin mengemukannya politik identitas, politik SARA dan politik yang dipengaruhi oleh paham‎," ujar SBY.

(JawaPos) BP/JP