Sekda Tapsel : Raih Opini WTP Tujuh Kali Berturut-turut Adalah Hasil Kerja Bersama

Tapsel-BP: Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) tahun ini kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI).

Predikat ini pun jadi rentetan prestasi yang diterima Kabupaten tersebut untuk yang ketujuh kalinya secara berturut-turut.

Dikatakan bergengsi, untuk meraih predikat WTP ini juga tidak lepas dari kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Koordinator Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

"Sekda itu memiliki tanggungjawab yang besar untuk menciptakan Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu saya pun menerapkan dan menanamkan prinsip Taat Aturan, Taat Azas, Taat Waktu dan Tepat Sasaran kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran," kata Sekda Tapsel Parulian Nasution, Jum'at (3/6-22).

Ungkapnya, Pemkab Tapsel menerapkan sistem manajemen pembayaran No Cash Go Digital untuk mengontrol Alur Kas.

Dimana seluruh pembayaran tercatat secara Digital dan Online melalui Aplikasi. Dengan sistem Cash Management System ini, Pemkab Tapsel tidak lagi memiliki Cek atas Bank atau dengan kata lain setiap pembayaran langsung dari Bendahara.

"Dengan Aplikasi ini semua tercatat. Saya pun mudah Memonitor Alur Kas yang sesuai dengan pengajuan dan pembayaran dari setiap pengajuan GU (Ganti Uang) yang diajukan oleh OPD," ungkapnya.

Parulian juga menjelaskan, dengan predikat Opini WTP ini, Pemkab Tapsel mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) yang dapat digunakan untuk mempercepat berbagai pembangunan di Tapsel.

Bahkan katanya, penggunaan Aplikasi Online juga sudah diterapkan dalam Pengelolaan Dana Desa di hampir seluruh Desa di Tapsel.

"Pencatatan secara Online ini juga sudah kita terapkan dalam Pengelolaan Dana Desa. Sehingga kita bisa kontrol dan akhirnya kita mendapatkan predikat Pengelolaan Dana Desa terbaik di Sumut tahun ini," ujarnya.

Masih kata Parulian, proses untuk meraih Opini WTP ini bukanlah hal yang mudah. Perlu sinkronisasi antara Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Keuangan Daerah.

Yakni, diperlukannya keseimbangan antara kinerja yang dicapai dengan anggaran yang telah dikeluarkan.

"Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan itu bagaikan mata rantai. Semuanya saling terikat satu sama lain sehingga perlu pengawalan yang ketat. Meleset sedikit, resikonya berbahaya," terangnya.

Untuk mengawal proses itu, ia selalu mengedepankan sikap kooperatif. Membangun komunikasi yang baik dengan para OPD serta koordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan Pimpinan Daerah.

"Sikap Loyalitas, Dedikasi dan Komitmen itu Doktrin yang selalu saya tanamkan dalam diri saya. Ini harga mati dalam mengabdi untuk menjalankan tugas," tandasnya. (BP/AA)