Sekolah Rakyat: Solusi atau Masalah Baru dalam Pendidikan?

Medan,  HarianBatakpos.com - Kementerian Sosial merencanakan untuk membangun Sekolah Rakyat bagi siswa dari keluarga miskin. Program ini, meskipun diharapkan dapat membantu anak-anak dari kalangan masyarakat miskin ekstrim, mendapat tanggapan beragam dari para ahli.

Dr. Subarsono, dosen Program Studi Manajemen Kebijakan Publik, menyatakan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat bukanlah hal yang mendesak saat ini, dilansir dari tempo.co.

Penting untuk mempertimbangkan bahwa banyak sekolah konvensional masih membutuhkan perhatian pemerintah. Dari fasilitas yang rusak hingga masalah gaji guru honorer, banyak aspek yang memerlukan perbaikan. “Nah, saya kira ini menjadi problematik berada di bawah Kementerian Sosial karena tupoksinya bukan mengurusi masalah pendidikan,” ungkap Subarsono.

Adanya program Sekolah Rakyat berpotensi menciptakan stigma negatif di kalangan masyarakat. Istilah yang digunakan, menurut Subarsono, sebaiknya diganti menjadi "Sekolah Unggulan" untuk menghindari diskriminasi. “Sebaiknya untuk penamaannya Sekolah Unggulan saja jangan Sekolah Rakyat,” tambahnya.

Dia juga menekankan bahwa program pendidikan harus berorientasi pada perbaikan sistem yang sudah ada. "Kan untuk sekolah itu mendapat Dana BOS dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan," jelasnya. Jika Sekolah Rakyat tetap dilanjutkan, Subarsono mengusulkan agar program ini berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam kesimpulannya, pembangunan Sekolah Rakyat memang memiliki potensi positif, namun perlu dilakukan dengan hati-hati dan strategi yang tepat. Dengan perbaikan yang menyeluruh pada sistem pendidikan, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat secara signifikan.