Siswa SD Dihukum Belajar di Lantai Karena Belum Bayar SPP

Medan, HarianBatakpos.com - Seorang siswa kelas IV SD swasta di Kota Medan, berinisial MA, mengalami hukuman tidak wajar karena belum membayar tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) selama tiga bulan. Ibu MA, Kamelia (38), mengungkapkan bahwa anaknya dihukum belajar di lantai sejak 6 hingga 7 Januari 2025. MA dipaksa duduk di lantai dari pukul 08.00 hingga 13.00 WIB selama dua hari.

"Dari Senin (6/1/2025), anak saya disuruh duduk di lantai dari pagi sampai jam 13.00," ujar Kamelia di rumahnya di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Jumat (10/1/2025).

Kamelia mengaku bahwa tunggakan SPP sebesar Rp180 ribu terjadi karena dana Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2024 belum cair. Karena keterbatasan ekonomi, ia tidak memiliki uang untuk melunasi. Sebelumnya, MA juga tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester saat kelas III. Namun, setelah negosiasi dengan kepala sekolah, anaknya diizinkan ujian meski tidak menerima rapor.

"Anak saya malu ke sekolah karena dihukum belajar di lantai. Dia bilang, 'Malu, Mak, disuruh duduk di semen gara-gara belum ambil rapor,'" ungkap Kamelia.

Cerita Kamelia Tentang Perilaku Guru dan Respons Sekolah

Pada Rabu (8/1/2025), Kamelia mendatangi sekolah dan menyaksikan anaknya duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi. Teman-teman MA bahkan meminta Kamelia mengambil rapor karena merasa kasihan melihat MA duduk seperti pengemis.

Saat bertemu wali kelas, Kamelia mendengar alasan bahwa MA dihukum karena menolak pulang setelah diberi tahu tidak boleh belajar tanpa melunasi SPP.

"'Anak ibu sudah saya suruh pulang, tetapi dia tidak mau,' katanya," ujar Kamelia menirukan perkataan wali kelas.

Kamelia mempertanyakan kebijakan tersebut kepada kepala sekolah SD Abdi Sukma, Juli Sari. Kepala sekolah menyatakan tidak mengetahui siswa dihukum duduk di lantai dan menjelaskan bahwa yayasan tidak pernah mengeluarkan kebijakan seperti itu.

"Kami sudah memanggil wali murid dan wali kelas. Saya juga meminta maaf kepada orang tua siswa," ujar Juli Sari.

Sekolah berencana menggelar rapat bersama ketua yayasan dan bendahara untuk menentukan sanksi bagi wali kelas yang bersangkutan.