Medan, HarianBatakpos.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi menonaktifkan Kepala SMAN 9 Tambun Selatan, Kurniawati, setelah ratusan siswa menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa (3/6/2025). Aksi damai tersebut dilatarbelakangi dugaan pengadaan snack fiktif yang memaksa siswa menandatangani surat persetujuan tanpa penjelasan rinci, praktik pungutan liar berkedok sumbangan pembangunan gedung, serta pembelian AC untuk mushala yang dituding tidak sesuai prosedur dan anggaran.
Pada aksi yang melibatkan pelajar kelas X dan XI tersebut, para siswa menuntut pertanggungjawaban atas pemasukan uang sumbangan yang tidak transparan. Mereka juga mengeluhkan kondisi Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang hanya tersedia meja tanpa kursi, kasur, dan stok obat yang kosong selama dua bulan terakhir sehingga terpaksa membeli kebutuhan medis secara mandiri.
Dilansir dari laman Kompas.com, Humas SMAN 9 Tambun Selatan, Sahri Ramadan, membenarkan penonaktifan Kurniawati berdasarkan instruksi Gubernur. Sahri menyatakan penonaktifan berlaku efektif dalam waktu dekat, meski belum ada kepastian tanggal pastinya. Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menggelar audit menyeluruh untuk menelusuri aliran dana dan anggaran sekolah. Sejumlah guru telah dipanggil oleh Kantor Cabang Dinas Wilayah III untuk dimintai keterangan terkait tuduhan pungutan liar.
Sekolah juga telah membentuk tim internal yang membahas calon pejabat sementara untuk mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah. Langkah ini diharapkan menjaga stabilitas proses belajar-mengajar hingga temuan audit tuntas. Para pelajar dan komunitas orang tua murid berharap pembaruan manajemen dapat mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan fasilitas di SMAN 9 Tambun Selatan. Beberapa alumni juga menyatakan keprihatinan atas masalah ini dan siap membantu perbaikan. Langkah ini diharapkan membawa perubahan positif bagi semua pihak.
Ikuti saluran Harianbatakpos.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAbrS01dAwCFrhIIz05
Komentar