Medan-BP: Komisi IV DPRD Medan minta Dinas Perhubungan (Dishub) untuk membangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Simpang Sejati persisinya di persimpangan Jalan Karya Jaya dengan Jalan AH Nasution Medan. Pasalnya, kawasan itu termasuk kawasan padat lalu lintas. Jadi, tidak ada salahnya dibangun JPO disana.
Syaiful Ramadhan (foto) selaku Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan menegaskan hal itu menjawab pertanyaan wartawan, kemarin, menyikapi kondisi arus lalu lintas di kawasan tersebut.
Memang, kata Syaiful lagi, untuk JPO perlu koordinasi. “Tapi, demi keselamatan warga, Dishub harus menempatkan personilnya di kawasan itu atau setidaknya membuat rambu-rambu seperti tombol penyeberangan,” katanya.
Situasi lalu lintas di kawasan itu, sebut Syaiful, sangat padat, utamanya saat masyarakat akan melakukan aktifitasnya, baik itu yang akan bersekolah maupun yang akan bekerja.
“Dishub harus mengantisipasi sedini mungkin sebelumnya timbul korban. “Jangan nanti ada korban, baru beraksi. Kita tidak mau itu. Lebih baik mencegah, dari pada mengaobati,” ucapnya.
Kewenangan Nasional
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis, mengatakan persoalan di Simpang Sejati itu merupakan kewenangan nasional atau Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan.
“Terkait pembuatan JPO, perlu koordinasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, termasuk terkait rambu-rambu lalu lintas,” ucapnya.
Selama ini, kata Iswar, ada kendala Dishub karena tidak bisa langsung mengeksekusi keluhan warga di kawasan yang merupakan kewenangan nasional. “Kalau usulan warga terkait JPO ini silahkan saja disampaikan kepada kami, nanti kita koordinasikan,” katanya. (BP/EI)
Komentar