Anggaran 2,5 Milyar Kegiatan PKBM di Dinas Pendidikan Labuhanbatu Dipertanyakan

Kabid PAUD DIKMAS,Nur Eko Setiyawati,S.Pd saat memberikan penjelasan.

Rantauprapat-BP: Anggaran di Dinas Pendidikan Labuhanbatu untuk Tahun 2019  mencapai lebih kurang 2,5 milyar di Bidang  Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD DIKMAS) meliputi 9 Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu.

Namun issu yang beredar ditengah masyarakat bahwa ada beberapa peserta didik yang suda tamat di Kecamatan Rantau Selatan sudah menerima ijazah paket C ada memberikan uang sebesar 2,5 sampai 3 juta.

Untuk menyikapi issu yang beredar ditengahmasyarakat ini  LSM MPPK2 N Sumatera Utara B. Hutagalung didampingi wartawan Harian Batak Pos.com Senin (6/1) di Dinas Pendidikan Labuhanbatu konfirmasi  dan meminta penjelasan langsung dari Kabid PAUD DIKMAS terkait adanya issu pengutipan dari peserta didik.

Sebelumnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Pemerhati Pelaku Korupsi Kolusi dan Nepotisme (MPPK2N) Sumatera Utara sudah menyurati Dinas Pendidikan Labuhanbatu permintaan keterangan daftar nama nama dan alamat tempat kegiatan  PKBM beserta peserta didik Tahun Anggaran 2019 yang sudah terlaksana dengan  Surat No.17/MPPK2N/MDN/XII/2019.

Surat LSM MPPK2N Sumatera Utara ke Dinas Pendidikan Labuhanbatu.

Plt.Dinas Pendidikan Labuhanbatu Syaiful Maruzar melalui Kabid PAUD DIKMAS,Nur Eko Setiyawati,S.Pd, mengatakan dia membantah bahwa ada pengutipan kepada peserta didik sebesar 2,5  hingga 3 juta per peserta didik di daerah Rantau Selatan untuk Paket C.

"Kami tidak pernah meminta setoran atau uang dari peserta didik, kalau ada silakan ambil bukti siapa yang mengutip dan kepada siapa diberikan,"ujarnya.

Ditambahkannya, kami tidak ada mengutip uang dari siapapun peserta didik dari Paket A,B,C, kami hanya memproses. PKBM itu mirip dengan sekolah swasta tapi yang nonformalnya dan tidak diperkenankan untuk mengutip yang jelasnya anggaran APBD 2019 paket A,B,C sangat tinggi karena mencapai 2,5 Milyar anggarannya dibandingkan tahun  sebelumnya.

Masih menurut Nur Eko Setiwati, tahun 2017 kami data begitu banyak anak yang tidak sekolah setelah didata mencapai kurang lebih 1000 orang, data inilah yang kami ajukan ke pusat maka 2019 keluarlah anggaran sekitar 2,5 Milyar.

"Setelah kami data dan kami cek ke masing masing PKBM  sebagian ada orangnya  sebagian tidak ada orangnya ada juga orangnya yang sudah pergi sehingga uang yang 2,5 Milyar itu tidak tersalur semuanya.Maka kami nanti meminta rekapitulasi dari badan keuangan daerah karena uang itu di kas daerah sekarang bukan di rekening dinas pendidikan berapa yang terpakai pertahun ini nanti kami kordinasi kebagian keuangan buk Noni,"ungkap Setiawati. (BP/PN)

Penulis: -

Baca Juga