Medan, HarianBatakpos.com – Kontroversi yang melibatkan UD Sentoso Seal telah menarik perhatian publik, terutama terkait dugaan penahanan ijazah mantan karyawan dan pemotongan gaji bagi mereka yang melaksanakan ibadah Salat Jumat. Rapat dengar pendapat di DPRD Surabaya menghadirkan pemilik perusahaan, Jan Hwa Diana, yang membantah tuduhan tersebut. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai praktik ketenagakerjaan yang ada di perusahaan suku cadang mobil di Margomulyo ini.
Dari hasil sidak Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, terungkap bahwa ada 31 karyawan yang ijazahnya ditahan, meskipun pemilik perusahaan bersikeras bahwa tidak ada penahanan yang dilakukan. Mantan karyawan, Nila, bahkan mengungkapkan secara langsung di hadapan Armuji bahwa ijazahnya masih ditahan. Komisi D DPRD Surabaya pun meminta agar masalah ini ditindaklanjuti secara serius, mengingat dampaknya terhadap hak-hak karyawan.
Dugaan Pemotongan Gaji saat Salat Jumat
Selain isu penahanan ijazah, rapat tersebut juga mengungkap dugaan pemotongan gaji bagi karyawan yang menjalankan Salat Jumat. Ketua Komisi D, dr Akmarawita Kadir, menyoroti bahwa tindakan ini melanggar prinsip perikemanusiaan dan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan adanya praktik kerja yang tidak sesuai dengan norma ketenagakerjaan yang berlaku, dikutip dari detik.com.
Komisi D juga menemukan bahwa UD Sentoso Seal diduga tidak memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB). Ini semakin memperburuk citra perusahaan, dan jika terbukti, dapat berakibat pada penutupan usaha tersebut. Pihak Disperinaker dan Disnakertrans diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Kasus UD Sentoso Seal merupakan pengingat pentingnya perlindungan hak-hak pekerja. Penahanan ijazah dan pemotongan gaji adalah isu serius yang harus ditangani dengan tegas. Diharapkan pihak berwenang dapat menindaklanjuti kasus ini agar tidak terulang di masa mendatang.
Komentar