Uncategorized
Beranda / Uncategorized / Kekhawatiran Bubarnya Indonesia: Dinasti Politik di Era Jokowi

Kekhawatiran Bubarnya Indonesia: Dinasti Politik di Era Jokowi

Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

Medan,  HarianBatakpos.com –  Politik dinasti yang berkembang di era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi, terutama dengan terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden 2024, berpotensi menjadi salah satu variabel yang mengancam keutuhan Indonesia pada 2030. Pengamat politik dan militer, Selamat Ginting, menyoroti bahwa situasi ini perlu diperhatikan secara serius.

Ancaman Dinasti Politik Jokowi

Ginting menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto pernah menyampaikan kekhawatiran tentang potensi bubarnya Indonesia pada 2030 saat kampanye Pemilu 2019. “Jika dianalisis secara strategis maka dinasti politik Jokowi berpotensi menjadi salah satu variabel Indonesia akan cepat bubar pada 2030, ini yang harus kita lawan,” kata Ginting seperti dikutip redaksi lewat kanal YouTube Abraham Samad, Jumat Mei 2025. Pandangan ini menunjukkan bahwa pengaruh dinasti politik dapat merusak asas demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi.

Lebih lanjut, Ginting menekankan bahwa pengangkatan Gibran melalui proses konstitusional yang dipaksakan menimbulkan perdebatan tajam mengenai moralitas kekuasaan. Dalam konteks ini, penyalahgunaan institusi negara menjadi ancaman serius terhadap masa depan demokrasi di Indonesia. “Jika tidak dikendalikan apa yang diucapkan Prabowo bisa terjadi, karena itu kita harus berpikir bersama,” tambahnya, dilansir dari laman kompas.com.

Kontroversi Pelayanan RS Haji Makassar: Ungkapan “Jangan Sakit Kalau Mau Gratis” Viral

Pentingnya Kontrol Terhadap Dinasti Politik

Ginting juga menyebut bahwa permintaan sejumlah purnawirawan agar ada pergantian wakil presiden mencerminkan sikap demokratis dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. “Justru yang demokratis itu para purnawirawan yang peduli, bukan yang pragmatis dan hanya bisa menuding-menuding kampungan,” pungkas Ginting. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol terhadap dinasti politik sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keutuhan negara.

Dalam menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat dan institusi negara sangat diperlukan. Kesadaran kolektif untuk menanggulangi potensi ancaman terhadap demokrasi akan menjadi kunci bagi masa depan Indonesia yang lebih baik.

Ikuti saluran Harianbatakpos.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAbrS01dAwCFrhIIz05

Jokowi di Persimpangan: Golkar atau PSI?

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement