Sekjen MKI, Heru Dewanto Sayangkan Pemerintah Tunda 15200 MW Proyek Listrik

Jakarta-BP: Sekretaris Jenderal Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Heru Dewanto menyayangkan terkait dengan penundaan terhadap 15.200 MW proyek listrik. Mengingat penundaan itu bakal membawa dampak signifikan terhadap proyek strategis pemerintah yaitu mega proyek listrik 35.000 MW.

Menurutnya penundaan proyek terhadap 15.200 MW yang belum lama ini di umumkan Menteri ESDM Ignasius Jonan terlalu berlebihan. Sebab hanya karena dampak temporary dari pelemahan rupiah atas dolar, pemerintah sampai harus mengorbankan proyek yang menjadi kunci Nawacita Presiden Jokowi.

Heru menambahkan, terdapat dampak legal yang bakal dihadapi pemerintah jika terlalu memaksakan penundaan terutama pada proyek pembangkit yang sudah masuk tahap financial close. Setidaknya ada dampak comercial implication (implikasi keuangan) terhadap proyek pembangkit yang sudah masuk Power Purchasing Agreement ( PPA).

" Saya rasa perlu hati-hati untuk bicara penundaan proyek, terutama yang sudah di kontrak dan FC. Kerena ada pasal tertentu yang memiliki dampak legal. Ada goverment force majeur. Goverment perlu hati-hati lah untuk tunda proyek. Terutama yang sudah dikontrak atau FC. Perlu juga dilihat commercial implication," ujar Heru di Jakarta (13/9).

Heru menambahkan, bahwa jika konstruksi pembangunan proyek pembangkit listrik sudah masuk dan sudah mulai dibangun. Maka akan sulit bagi regulator untuk menghentikan atau melakukan penundaan. Sebab akan membuat cost yang sudah di keluarkan oleh pihak perusahaan IPP menjadi sia-sia.

" Apalagi kalau konstruksi sudah jalan, enggak bisa berhenti, kalau tidak pasti cost of run. Apalagi kalau di stop. Dampaknya ke tarif, cost penundaan harus dilihat apa bisa compensate isu impor yang tujuannya untuk currency. Itu itungan rumit. Makanya perlu dilihat," tambah dia.

MKI beralasan bahwa, masalah lemahnya nilai tukar yang sifatnya jangka pendek. Sejatinya tidak perlu ditanggapi dengan solusi menghentikan proyek pembangunan pembangkit listrik yang sifatnya jangka panjang. Sebab akan berdampak pada suplay ketenagalistrikan.

" Development dan operasi jangka panjang. Infrastruktur itu program jangka panjang. Dampaknya juga bisa berjangka panjang. Penundaan bisa berakibat ke suplai listrik. Saya pikir, ini agak mismatch antara masalah dengan solusi," pungkasnya.

Sumber: Akurat (JP)