Termasuk Dirut PD Pasar Medan, Lagi, KPK Periksa 14 Orang Terkait OTT Walikota Non Aktif TDE

Walikota Medan Non Aktif Dzulmi Eldin saat berada di Gedung KPK Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019) lalu. BP/ist

Jakarta-BP:  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 14 orang terkait dugaan OTT Walikota Medan Non Aktif DZE di Kantor Perwakilan BPKP Sumut, Senin (18/11/2019). Pemeriksaan terkait dengan dugaan suap proyek dan jabatan pada Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2019.

Adapun ke-14 orang tersebut akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Medan nonaktif, Isa Ansyari.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatra Utara," ujar Juru bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/11/2019)

Mereka yang diperiksa adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, Muhammad Husni,  Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Zulkarnain dan Kadis Ketahanan Pangan Kota Medan, Emilia Lubis.

Kemudian, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan, Ikhsar Risyad Marbun; Kadis Perumahan Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang Kota Medan, Benny Iskandar; dan Kadis Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, Suherman.

Selanjutnya, Kadis Perhubungan Kota Medan, Izwar  serta Kadis Kesehatan Kota Medan, dr Edwin Effendi.

Sementara empat saksi lainnya yaitu Asisten Administrasi Umum Sekda Medan Renward Parapat; dan Direktur RSUD dr Pringadi Medan, Suryadi Panjaitan.

Kemudian, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan, Bob Harmansyah; Direktur PD Pasar Kota Medan, Drs. Rusdi Sinuraya serta mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Hasan Basri dan Agus Suriyono.

Tak hanya di Medan, hari ini juga penyidik memeriksa Yamitema Tirtajaya Laoly, anak dari Menkumham Yasonna H. Laoly.

Dia diperiksa dengan kapasitasnya selaku Direktur PT Kani Jaya Sentosa, perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan jalan dan bertempat di Kota Medan, Sumatra Utara.

"Pemeriksaan ini sebagai penjadwalan ulang dari agenda sebelumnya. Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka ISA, dan telah datang sekitar pukul 10.00 WIB pagi ini," tutur Febri.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Wali Kota Medan TDE dan dua orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan Pemkot Medan tahun 2019. Dua tersangka lainnya yakni,‎ Kepala Dinas PUPR Kota Medan, Isa Ansyari dan Kepala Bagian Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar.

Penetapan DZE sebagai tersangka menyusul operasi tangkap tangan KPK yang digelar di Medan pada Selasa hingga Rabu (15-16/10) dan menjaring tujuh orang.

DZE diduga menerima setoran dari kepala dinas Pemkot Medan yang disinyalir untuk menutupi biaya perjalanan dinasnya ke Jepang, yang juga diikuti keluarganya. Selain itu, atas pengangkatan seseorang atas nama Isa Ansyari menjadi Kepala Dinas PUPR Pemkot Medan.

Dzulmi Eldin diduga menerima sejumlah pemberian uang dari Isa sebesar Rp20 juta setiap bulan pada periode Maret-Juni 2019. Penerimaan juga kembali terjadi bertahap masing-masing senilai Rp50 juta, Rp200 juta dan Rp200 juta.

Atas perbuatannya, DZE dan Syamsul Siregar disangkakan KPK melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun Isya Ansyari disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (BP/EI)

Penulis: -

Baca Juga