Medan, HarianBatakpos.com – Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan bahwa pembentukan sekolah unggulan Garuda bukan sebagai bentuk pengkotakan atau diskriminasi dalam dunia pendidikan.
Deputi V Kemenko PMK, Warsito, menjelaskan bahwa konsep ini berbeda dari istilah sekolah unggulan yang telah dihapus oleh pemerintah sebelumnya.
“Dulu sekolah unggulan biasanya lebih banyak diakses oleh anak-anak kalangan mampu yang rata-rata bisa mengakses bimbingan belajar (Bimbel) mahal,” kata Warsito.
Artinya, akses terhadap sekolah unggulan sering kali terbatas bagi mereka yang memiliki sumber daya lebih. Namun, sekolah unggulan Garuda hadir untuk menawarkan kesempatan yang lebih luas, dilansir dari KBRN.
Sekolah unggulan Garuda akan mencari anak-anak yang memiliki bakat luar biasa tanpa persiapan dari bimbingan belajar. “Mereka akan dipersiapkan untuk menembus universitas kelas dunia,” tambahnya. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas.
Pada tahap awal, Kemenko PMK akan membangun empat sekolah unggulan Garuda dari nol, yang berlokasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Nusa Tenggara Timur (NTT), Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara. “Targetnya minimal di tahap awal ada 44 sekolah unggulan Garuda,” jelas Warsito.
Sekolah-sekolah ini tidak hanya gratis, tetapi juga terbuka untuk semua kalangan. “Sekolah ini tidak membedakan dari kalangan kaya atau miskin,” ujarnya. Dengan demikian, sekolah unggulan Garuda merupakan langkah positif dalam menciptakan kesempatan yang adil bagi semua siswa.
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menegaskan bahwa sekolah unggulan Garuda bertujuan untuk menciptakan kesempatan pendidikan yang lebih adil, tanpa diskriminasi. Dengan komitmen ini, diharapkan akan lahir pemimpin masa depan yang berkualitas dari berbagai lapisan masyarakat.
Komentar