Jakarta-BP: Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan para perwira yang mengikuti Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespimti) Polri tetap menjaga marwah, harkat dan martabat organisasi kepolisian.
Sebab, polisi merupakan profesi yang terikat kode etik dan harus dijunjung tinggi demi menjaga profesionalitas dan kinerja setiap anggota di lapangan.
“Profesionalisme merupakan kunci yang harus dijalankan oleh setiap anggota Polri. Dengan demikian proses penegakan hukum yang dijalankan oleh Polri bukan sekadar untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan semata. Lebih dari itu, hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” ujar Bambang saat menerima peserta Sespimti Polri Dikreg ke-27 TA 2018 dalam Kuliah Kerja Profesi di ruang kerja ketua DPR, Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (20/7).
Peserta Sespimti yang hadir antara lain Brigjen Edy Supriyadi, Kombes Arief Pranoto, Kombes Budi Sajidin, Kombes Slamet Hariyadi, Kombes Helfi Assegaf, Kombes Tubagus Ade Hidayat dan Kombes Sandi Nugroho.
“Sehubungan dengan peningkatan profesionalitas dan kedisiplinan, saya memuji langkah cepat dan tepat yang ditunjukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Beberapa waktu lalu sempat viral anggota Polisi yang menendang seorang wanita, serta adanya kantor polisi bersama di daerah Kalimantan. Kapolri langsung mengambil tindakan tegas terhadap anggota polisi tersebut. Dengan demikian, citra kepolisian sebagai lembaga pengayom masyarakat bisa terjaga dengan baik. Semakin Polri bisa mendisiplinkan anggotanya, semakin kinerja Polri bisa berjalan baik dan pada gilirannya citra Polri di mata publik juga akan meningkat,” terang Bambang.
Politisi Partai Golkar itu berharap para perwira yang lulus Sespimti menjadi pimpinan yang mumpuni di berbagai unit kepolisian. Para alumni Sespimti mempunyai tanggung jawab besar menciptakan good governance di organisasi kepolisian.
“Yang juga tak kalah penting untuk diperhatikan adalah peningkatan kerjasama dan koordinasi Polri dengan berbagai instansi penegakan hukum lainnya, serta dengan organisasi kemasyarakatan. Jangan sampai Polri terasingkan dan tak melebur dengan rakyat,” ujar Bambang.
Mantan ketua Komisi III tersebut menambahkan, Polri juga harus menyadari bahwa kedaulatan dalam penegakan hukum bukan hanya di darat, laut maupun udara saja. Melainkan juga ranah baru berupa dunia maya.
“Kehidupan dunia maya lebih sukar untuk dikontrol. Tak jarang bullying, fitnah, adu domba maupun berbagai tindakan kejahatan seperti penipuan dan kekerasan seksual terhadap anak justru marak dilancarkan melalui media sosial.
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri harus menunjukkan kehadirannya sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat di dunia maya tidak terganggu dan tetap berjalan dengan harmonis,” demikian Bambang. (BP/EI-rmol)
Komentar