HarianBatakPos: Penyelidikan awal oleh pemerintah Filipina mendapati 154 polisi bisa ditindak secara pidana terkait tindakan mereka dalam perang melawan narkoba yang digaungkan pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte. Ini menjadi pengakuan langka oleh negara bahwa pelanggaran mungkin telah terjadi dalam operasi itu.
Seperti dilansir CNN, Selasa (5/10/2021), temuan itu diumumkan Menteri Kehakiman Menrdo Guevarra pada Minggu (3/10) waktu setempat, atau beberapa pekan setelah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menyetujui penyelidikan formal terhadap kematian ribuan pengedar narkoba sejak Duterte menjabat tahun 2016.
Pemerintah Filipina menegaskan tidak akan bekerja sama dengan penyelidikan internasional, dengan alasan Filipina memiliki sistem peradilan sendiri yang berfungsi.
Duterte (76) bahkan menantang ICC untuk menyidangkan dirinya. Dia juga secara terang-terangan menyatakan dirinya akan dengan senang ‘membusuk di dalam penjara’ karena membunuh orang-orang yang berniat menghancurkan negaranya.
Duterte akan mengakhiri jabatannya sebagai Presiden Filipina tahun 2022, dan para pakar politik memperkirakan dia akan menunjuk penerus yang bisa melindunginya dari langkah hukum yang berpotensi menjeratnya, baik di dalam negeri maupun oleh ICC, setelah dia tidak lagi menjabat.
Pada Senin (4/10) malam waktu setempat, Duterte menyatakan dirinya akan menunggu kasus-kasus diajukan terhadapnya, bahkan meskipun dia bersikeras ICC tidak memiliki hak mencampuri urusan negaranya.
“Saya akan mempersiapkan pembelaan saya,” cetusnya. “ICC itu, jangan berbohong,” tegas Duterte.
Para aktivis menyebut praktik menutup-nutupi secara sistematis dan eksekusi mati ribuan pengguna serta pengedar narkoba di Filipina tidak pernah diproses secara hukum. Kepolisian Filipina menyangkal adanya pelanggaran dan menyebut pembunuhan itu sebagai pembelaan diri.
“Para polisi yang terlibat dalam kasus-kasus ini tidak hanya bertanggung jawab secara administratif. Bukti yang ada mengarah pada kemungkinan tanggung jawab kriminal mereka juga,” ucap Guevarra kepada wartawan dalam pernyataannya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Penyelidikan awal itu, menurut pemerintah Filipina, merupakan bagian dari komitmen Duterte di hadapan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bahwa kepolisian yang bertanggung jawab atas pembunuhan akan dimintai pertanggungjawaban.
Disebutkan lebih lanjut oleh Guevarra bahwa pihak Kepolisian Filipina dan Kementerian Kehakiman mengkaji 52 kasus di mana para tersangka kasus narkoba dibunuh dalam apa yang dicatat polisi setempat sebagai operasi anti-narkotika. Para polisi yang diduga terlibat, sebut Guevarra, akan diteruskan ke penyidik negara untuk ditindak lebih lanjut.
Guevarra menyebut lebih dari 100 kasus akan diperiksa, yang sedang menunggu penyelidikan awal atau dalam proses sidang.
Secara resmi, disebutkan 6.200 tersangka kasus narkoba tewas dalam apa yang disebut Kepolisian Filipina sebagai operasi penggerebekan di mana para tersangka melakukan perlawanan terhadap polisi.
Namun para aktivis menyebut ada ribuan orang lainnya, kebanyakan pengguna atau pengedar skala kecil, yang dibunuh di area-area kumuh oleh pria bersenjata misterius. Kepolisian Filipina menyangkal terlibat dalam kematian itu.(DTK)
Komentar