Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelar rapat koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2025. Rapat tersebut dilaksanakan di Gedung Kemenhub, Jakarta, pada Selasa.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi merupakan hal yang krusial dalam mendukung transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing. Langkah ini diambil untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, yang mengusung konsep “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.”
Menhub Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa pelibatan sejumlah kementerian dan lembaga terkait dilakukan untuk memastikan rencana pembangunan bersinergi dengan rencana tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang. “Koordinasi ini penting agar rencana yang kita miliki dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ujar Menhub.
Perencanaan tersebut akan difokuskan pada menuntaskan proyek pembangunan yang belum selesai dan memperkuat fondasi bagi pemerintahan yang akan datang. Prioritas juga akan diberikan pada program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Menhub menegaskan pentingnya menyediakan layanan transportasi yang inklusif, mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, ibu hamil, anak-anak, dan lansia. “Kami telah membentuk tim inklusi disabilitas sebagai bagian dari upaya melibatkan mereka dalam proses perencanaan pembangunan di sektor transportasi,” kata Menhub.
Selain itu, dalam rapat tersebut, Menhub memberikan instruksi kepada jajarannya untuk bekerja keras, menjunjung tinggi integritas, dan berdedikasi tinggi dalam merencanakan pembangunan. Mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan, tantangan membangun infrastruktur transportasi yang merata hingga ke seluruh wilayah menjadi fokus utama.
Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan, Chalimah Pujihastuti, memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja anggaran selama lima tahun terakhir. “Tahun anggaran 2022 merupakan kinerja tertinggi, mencapai 98,02 persen dari total pagu,” ucap Chalimah.
Melalui rapat koordinasi ini, Kemenhub berupaya menyinkronkan usulan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Satuan Kerja (Satker), Dinas Perhubungan Provinsi, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi agar selaras dengan arah kebijakan pemerintah yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Teknokratik dan Rencana Strategis (Renstra) Kemenhub tahun 2025-2029.
Komentar