Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berencana untuk mengembangkan sistem informasi dan teknologi (IT) yang dapat membantu bank perekonomian rakyat (BPR) lebih maju dan bersaing di era digital. Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner LPS, mengungkapkan rencana tersebut setelah mengikuti Sosialisasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) di Semarang pada Rabu.
“Ke depan, LPS akan mengembangkan sistem IT yang bisa membantu BPR,” kata Purbaya. Ia menyadari bahwa sebagian BPR mungkin tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk mengembangkan sistem IT secara mandiri, sementara perkembangan IT semakin pesat seiring dengan era digital.
“Sebagian BPR tidak memiliki cukup uang untuk mengembangkan sistem IT sendiri. Jadi, kami akan membuat semacam omnibus sistem IT, kerangka sistem IT yang bisa digunakan oleh BPR,” tambahnya.
Rencananya, sistem IT ini akan diujicobakan pada tahun depan dengan melibatkan 100 BPR. Jika berhasil, penerapan sistem ini akan diperluas untuk melibatkan semua BPR yang ingin bergabung.
“Agar mereka bisa lebih bersaing dengan bank-bank komersial dan bank digital lainnya. Jadi, mereka tidak tertinggal di era digitalisasi,” ujar Purbaya.
Purbaya juga menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, LPS menangani beberapa kasus BPR yang bermasalah, terutama karena kecurangan atau “fraud”. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa sebagian besar BPR di Indonesia memiliki kinerja yang bagus, dan masyarakat tidak perlu khawatir.
“Dalam beberapa tahun terakhir hanya BPR, utamanya karena diambil uangnya, disalahgunakan. Kalau ‘mismanagement’ itu ‘lost’-nya bisa diukur, tetapi kalau diambil maka ‘lost’-nya enggak masuk akal,” jelasnya.
Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 1.450 BPR, dan sebagian besar dari mereka memiliki kinerja yang baik. Langkah LPS ini diharapkan dapat memberikan dukungan dan daya saing lebih baik bagi BPR di tengah persaingan di dunia perbankan digital.
Komentar