Jakarta, harianbatakpos.com – Kondisi fiskal Indonesia pada 2026 dinilai masuk fase kritis. Tekanan berasal dari kenaikan utang dan beban terhadap APBN. Penilaian ini tertuang dalam laporan ‘Analisis Kritis Keberlanjutan Utang Indonesia 2026’ yang disusun Institute for Development of Economics and Finance (ISEAI).
Senior analis ISEAI Ronny P Sasmita menilai ukuran stabilitas fiskal tidak cukup hanya melihat rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB). “Stabilitas nasional tidak lagi dapat dinilai hanya melalui rasio stok utang terhadap PDB, tetapi perlu melihat dinamika arus kas dan beban pembayaran bunga,” kata Ronny dalam laporan tersebut dikutip dari Kompas, Kamis (23/4/2026).
Total utang pemerintah pusat per akhir 2025 tercatat Rp9.637,9 triliun. Angka ini terus naik dan mendekati Rp10.000 triliun pada pertengahan 2026.
Struktur utang masih didominasi Surat Berharga Negara (SBN) berdenominasi Rupiah. Komposisi ini memberi perlindungan parsial terhadap risiko nilai tukar.
Rasio utang pemerintah berada di kisaran 41,3 persen terhadap PDB pada 2026. Angka ini masih di bawah batas aman 60 persen. Tren kenaikan dinilai konsisten dan menunjukkan tekanan struktural.
Salah satu risiko utama muncul dari fenomena ‘debt wall’. Kewajiban jatuh tempo mencapai Rp833,96 triliun pada 2026. Angka ini tertinggi dalam satu dekade.
Tekanan meningkat karena kebutuhan pembiayaan baru tetap besar. Kondisi suku bunga global yang tinggi berpotensi menaikkan biaya utang. Beban bunga menjadi tekanan paling nyata pada APBN.
Pemerintah diproyeksikan mengalokasikan Rp599,44 triliun untuk pembayaran bunga pada 2026. Nilai tersebut setara lebih dari 22 persen penerimaan pajak. Angka ini melampaui standar aman internasional di kisaran 10 persen.
Laporan ISEAI mencatat pembayaran bunga dan cicilan pokok berpotensi menyerap hampir 45 persen pendapatan negara. Ruang belanja produktif ikut tertekan.
Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sekitar 5,1 persen. Laju ini dinilai belum cukup untuk mengimbangi kenaikan biaya utang. Tekanan juga datang dari sisi penerimaan. Rasio pajak masih rendah di kisaran 10 persen terhadap PDB. Angka ini sempat turun ke 8,42 persen pada 2025.
Kesenjangan antara kebutuhan belanja dan kapasitas penerimaan berpotensi memperlebar defisit. Ketergantungan pada utang ikut meningkat.
ISEAI juga menyoroti risiko tambahan dari program belanja besar pemerintah. Pembentukan lembaga investasi baru berpotensi menambah kewajiban fiskal tersembunyi. Laporan ini menempatkan 2026 sebagai titik krusial bagi arah kebijakan fiskal Indonesia. (REL)
Komentar