Jakarta-BP: Target penghematan devisa sebesar US$ 2,3 miliar hingga akhir tahun dari perluasan mandatori biodiesel 20 (B20) terancam tak bisa terpenuhi. Pasalnya, masih ditemukan kendala di lapangan yang bersifat teknis atas penerapannya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bahkan tidak bisa memastikan, apakah separuh dari target dapat dipenuhi. Masalah yang ditemukan masih sama dengan masa ketika perluasan belum diterapkan awal September lalu.
“Kami belum selesai, makannya direkonsiliasi dulu. Karena memang B2o tadinya tidak berjalan dengan baik sehingga berjalannya itu enggak bisa diukur dengan mudah,” jelas Darmin ketika ditemui di kantornya, Selasa (18/9/2018).
“Memang ada bulan dia adanya sedikit sekali. Begitulah, jadi bagaimana hitungannya ke depan,” sambungnya.
Dalam kesempatan sama, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar berdalih target US$ 2,3 miliar adalah target untuk periode setahun. Bukan dari September hingga Desember.
“Bukan kemungkinan turun, yang disebutkan selama ini setahun, 2018. Kan kita tidak setahun ini, September, Oktober, November, Desember,” tuturnya.
Arcandara menjelaskan, kendala yang ditemui dalam penerapan B2o adalah untuk teknikal di lapangan maupun supply chain (rantai pasokan).”Itu yang kami dalami, kami reconcile datanya, mana data yang benar,” ujar Arcandra.
Perluasan mandatori B20 berkali-kali disampaikan pemerintah akan menghemat devisa pada kisaran US$ 2 hingga US$ 2,3 miliar. Hal itu berkali-kali disampaikan Menko Darmin, bahkan Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan memprediksi penghematan yang lebih besar.
Luhut menyebut dengan skenario harga minyak US$ 75 per barel, maka penghematan devisa yang bisa terjadi yakni sebesar US$ 3,15 miliar, dan US$ 2,94 miliar apabila menggunakan asumsi harga minyak US$ 70 per barel.
“Realisasi ini mandatory baik untuk Public Service Obligation (PSO) maupun non-PSO. Semua sudah kami kerjakan, dan ini bisa mengurang impor crude oil seperti yang sudah disinggung sebelumnya,” papar Luhut, pertengahan Agustus lalu. (Cnbc/JP)
Komentar