Jakarta, harianbatakpos.com – Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa, menyoroti isu gaji kepala daerah yang rendah sebagai faktor yang memicu korupsi. Ia mengusulkan agar gaji tersebut dinaikkan untuk mengurangi potensi tindakan korupsi. “Bahwa kalau gajinya sedikit, misalnya itu kan kira-kira Rp 5,9 juta, memang ada tambahan-tambahan lain yang sah juga ada, tetapi itu pun total sepertinya tidak akan cukup juga dengan godaan-godaan yang ada atau pun kesulitan, tapi anggaran yang sedikit,” kata Cahya dalam diskusi media bertajuk ‘Praktik Baik Penugasan Penjabat (Pj) Kepala Daerah Dari KPK’ di Gedung KPK, Jakarta pada Rabu (4/6/2025).
Dilansir dari laman Lambeturah.co.id, ia menekankan bahwa rendahnya gaji menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat. “Kita juga lihat kenapa sih orang mau tertarik (jadi kepala daerah) pasti ada sesuatu yang lainnya, kalau penghasilannya hanya segitu, kenapa dia tertarik segitu. Ini kan jadi suatu keanehan kan,” tambahnya.
Cahya menegaskan bahwa selama biaya politik tetap tinggi, potensi korupsi akan terus terbuka. “Nah ini memang PR bagi pemerintah pusat juga untuk memikirkan bagaimana soal fasilitas dan gaji kepala daerah ini dan juga proses pemilihannya,” ujarnya. Kenaikan gaji kepala daerah bisa jadi langkah awal menuju pemerintahan yang lebih bersih.
Ikuti saluran Harianbatakpos.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAbrS01dAwCFrhIIz05
Komentar